PropertiPlus.com, Malang — Kalau dengar kata “lahan dialihkan”, biasanya ada dua reaksi: senang… atau langsung curiga. Nah, kali ini giliran Perumnas yang lagi jadi bahan obrolan, setelah melepas sekitar 22 hektare lahan di kawasan Malang, termasuk di Desa Sawojajar.
Katanya sih, lahan ini bakal dipakai buat fasilitas umum. Kedengarannya mulia—ruang terbuka hijau, lahan pemakaman, sampai area buat UMKM. Tapi seperti biasa, di dunia properti, selalu ada “cerita di balik sertifikat”.
Baca Juga: THR Udah Cair? Daripada Habis, Mending Upgrade Hunian Mulai Rp1 Jutaan
Katanya Buat Publik, Tapi Publiknya Siapa?
Secara konsep, ini langkah yang bagus. Kawasan yang tadinya mungkin “nganggur” atau setengah jelas, sekarang mau ditata jadi lebih rapi dan fungsional.
Ruang terbuka hijau? Jelas dibutuhkan.
Lahan pemakaman? Selalu jadi isu sensitif kalau nggak disiapkan dari awal.
Area UMKM? Nah ini yang bikin menarik—karena bisa jadi “mesin ekonomi kecil-kecilan” buat warga sekitar.
Kalau semua berjalan sesuai rencana, ini bisa jadi upgrade kualitas hidup yang nyata. Bukan cuma estetika, tapi juga fungsi.
Masalahnya, realita di lapangan jarang sesmooth presentasi PowerPoint.
Baca Juga: Air Bersih Akhirnya “Masuk” District East Karawang, Bukan Cuma Janji Developer
Plot Twist: Lahannya Sudah Dipakai Warga
Nah, ini bagian yang mulai “hangat”.
Beberapa lahan yang akan diserahkan ternyata sudah dimanfaatkan warga dalam jangka waktu tertentu. Artinya, ini bukan lahan kosong yang tinggal serah-terima, lalu beres.
Ini lahan yang sudah punya “sejarah penggunaan”.
Dan di Indonesia, kalau sudah ada sejarah penggunaan… biasanya juga ada rasa kepemilikan (meski belum tentu legal).
Perumnas sendiri cukup realistis. Mereka menyebut penyerahan dilakukan dalam kondisi eksisting—alias apa adanya. Tidak disterilkan dulu, tidak dibersihkan dulu.
Di satu sisi, ini transparan.
Di sisi lain, ini bisa jadi potensi konflik kalau tidak dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Baca Juga: Cara Menghitung Ampere RCBO yang Cocok di Rumah: Panduan Praktis untuk Pemilik Hunian
Legalitas: Kata yang Tidak Seksi Tapi Krusial
Kalau ada satu kata yang sering bikin proyek bagus jadi ribet, itu: legalitas.
Proses penyerahan ini tetap harus lewat jalur resmi—sertifikasi lahan, administrasi PSU, dan koordinasi lintas instansi. Bukan sekadar “nih lahan, silakan dipakai”.
Perumnas juga menegaskan akan bermain aman.
“Perumnas pada prinsipnya siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang… dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik,” kata Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perumnas, Nixon Sitorus.
Bahasa korporatnya rapi. Intinya: mereka nggak mau salah langkah.
Karena sekali salah, yang muncul bukan fasilitas umum—tapi headline konflik.
Jadi, Warga Untung atau Buntung?
Jawabannya: bisa dua-duanya.
Untung, kalau:
- Fasilitas benar-benar dibangun dan dimanfaatkan
- UMKM lokal benar-benar diberi ruang
- Tidak ada konflik sosial yang berkepanjangan
Buntung, kalau:
- Ada pihak yang merasa “tergusur diam-diam”
- Legalitas berlarut-larut
- Lahan jadi mangkrak karena tarik ulur kebijakan
Di industri properti, ini klasik: niatnya bagus, eksekusinya yang menentukan nasib.
Kesimpulan Santai Tapi Penting
Langkah Perumnas ini ibarat buka jalan tol baru—potensinya besar, tapi kalau salah exit, bisa nyasar jauh.
Baca Juga: Kok Banyak Orang Sekarang Pilih Sewa Rumah? Ini Sinyal Baru di Pasar Properti
Kalau semua pihak kompak, ini bisa jadi contoh sukses pengembangan kawasan berbasis kebutuhan warga.
Kalau tidak? Ya… kita tunggu saja, biasanya netizen lebih cepat dari pemerintah dalam menilai 😄
***
Yuk, temukan banyak info seru lainnya di: www.PropertiTerkini.com